WALHI Jambi Desak FSC Tolak Proses Remedy APP Sinar Mas akibat Pelanggaran Hak Masyarakat di Jambi

Avatar

- Redaksi

Jumat, 16 Mei 2025 - 19:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LIPUTANTANJAB.COM – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian konflik agraria yang terjadi antara masyarakat Desa Muara Kilis, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS), anak perusahaan Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas.16/05/2025

WALHI Jambi secara tegas meminta Forest Stewardship Council (FSC) menolak proses remedy yang diajukan APP Sinar Mas karena perusahaan dinilai melanggar ketentuan dan kebijakan FSC serta menyebabkan dampak sosial yang merugikan masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

APP Sinar Mas saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan FSC Remedy Framework, yang mulai berlaku efektif pada Juli 2023. Dalam pelaksanaannya, FSC dan APP akan bekerja sama dalam menyiapkan proyek dan kontrak untuk memulai proses perbaikan, berdasarkan Kerangka Perbaikan FSC (FSC-PRO-01-007-V1-0).

Kerangka ini menekankan pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan, sekaligus memastikan perlindungan terhadap hak-hak sosial, ekonomi, serta hak asasi masyarakat dan pekerja.
Namun demikian, pada 7 Mei 2025, WALHI Jambi melihat masih terjadinya konflik agraria di wilayah konsesi PT. WKS Distrik VIII.

Lahan pertanian milik warga RT 13 dan RT 14 Desa Muara Kilis digusur menggunakan alat berat, meskipun masyarakat secara aktif menolak tindakan tersebut. Aksi penolakan ini berujung pada tindakan represif yang menyebabkan salah satu warga perempuan, Minah Purwanti, pingsan di lokasi kejadian. Proses penggusuran tetap berlangsung hingga Jumat, 9 Mei 2025, tanpa adanya penyelesaian damai.

Peristiwa ini secara jelas bertentangan dengan Policy for Association (PfA) FSC, baik versi 2 maupun versi 3, yang melarang keras pelanggaran terhadap hak tradisional dan hak asasi manusia dalam sektor kehutanan. Selain itu, hal ini juga mencederai prinsip utama dalam kebijakan sosial dan sumber daya manusia FSC yang mengharuskan perusahaan untuk:

Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan.
Menyelesaikan konflik dan keluhan secara bertanggung jawab dan tanpa kekerasan.

“Kesalahan besar FSC adalah menerima proses remedy FSC yang diajukan APP Sinar Mas. APP Sinar Mas, melalui anak perusahaannya PT. Wirakarya Sakti, hingga saat ini masih menimbulkan banyak konflik dan dampak sosial terhadap masyarakat di sekitar wilayah kerja mereka,” tegas Oscar Anugrah, Direktur WALHI Jambi.

WALHI Jambi meminta kepada FSC untuk mengevaluasi kembali komitmen APP Sinar Mas dan menolak proses remedy hingga perusahaan tersebut menunjukkan itikad baik dan perbaikan nyata atas pelanggaran yang terjadi.
Proses perbaikan seharusnya berlandaskan pada keadilan ekologis dan perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak, bukan sekadar formalitas administratif.
Narahubung :
Oscar Anugrah – 0811 7492 662

Berita Terkait

Respons Kabut Asap, PT Rimba Hutani Mas Bagikan Masker kepada Warga di Dua Desa Binaan
Yayasan CAPPA Gelar Talkshow “Malapetaka Jerebu”: Melenyapnya Hak Anak Masyarakat Adat
Sekum LDII Tegaskan Komitmen Pengabdian LDII untuk Bangsa di Jambi
Kalian Punya Jabatan, Kami Punya Massa! Buruh PTPN 4 Tolak Mundur Sebelum Dua Manajer Dicopot! Senin 28 September 2026 1000 Buruh Pastikan PTPN 4 Jambi Lumpuh Total!
WALHI Jambi: BPGMN Jangan Menjadi Pengulangan Kegagalan BRGM Dalam Tata Kelola Gambut dan Impunitas Korporasi
PERSINAS ASAD Jambi Panen 3 Emas di SWARNA DWIPA Championship Palembang
Di Balik Label Energi Terbarukan, LTB Soroti Deforestasi dan Ancaman Ruang Hidup dari Konsesi PT HAN di Jambi
HTN 66 Tahun : Carut Marut FPKM (Plasma) 20% di Jambi, Menguntungkan Rakyat atau Korporasi??
Berita ini 46 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 6 September 2026 - 20:03 WIB

Sembilan Hari Asap di TNBS, Sekber PSDH Jambi Minta Pemerintah Bertanggung Jawab

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 21:11 WIB

Api Masih Menyala, Karhutla di Parit Bingkok Tanjabbar Ancam Perkebunan Warga

Senin, 17 Agustus 2026 - 14:43 WIB

Mapala Pamsaka dan Universitas Islam An-Nadwah Kuala Tungkal Perkuat Gerakan Penghijauan di Lingkungan Kampus

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 17:26 WIB

FAJI Tanjab Barat Kembali Susuri Sungai Tantang, Dorong Restorasi dan Potensi Wisata Alam

Selasa, 21 Juli 2026 - 13:23 WIB

Koalisi STuEB Desak Pemerintah Percepat Transisi ke Energi Bersih, Soroti Dugaan Dampak PLTU di Sumatera

Sabtu, 27 Juni 2026 - 14:20 WIB

MAPALA PAMSAKA Lepas Enam Atlet Ikuti Lomba Lintas Alam AOPGI 2026 di Jambi

Rabu, 24 Juni 2026 - 12:10 WIB

Jalur Terlarang Simpang Pete Diduga Jadi Ladang Bisnis, Truk Batu Bara Masih Bebas Melintas

Sabtu, 13 Juni 2026 - 01:44 WIB

JEB Jambi: Negara Abai, Kerusakan Lingkungan Akibat Industri Batu Bara Terus Berulang

Berita Terbaru