Liputantanjab.com — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tanjab Barat sebut kelangkaan LPG 3 Kg dikarenakan adanya penyimpangan distribusi. Minggu (19/11/2023).
Ketua YLKI Tanjab Barat Hamka menyebut bahwa sampai saat ini masih terdapat masyarakat menengah ke atas membeli LPG 3 Kg yang harusnya untuk pihak yang tidak mampu.
“Atau sektor bisnis seperti restoran ikut mencecap gas 3 kg untuk keperluan bisnisnya,” kata Hamka
Hamka menghimbau kepada pemilik pangkalan Gas LPG 3 Kg bersubsidi agar tidak menjual diatas harga HET Rp 19.000,- serta hanya menjual kepada masyarakat sekitar bukan menjual kepada para pengecer
Akibat fenomena ini, Hamka menuturkan bahwa hal tersebut membuat kouta LPG 3 Kg berkurang dan membuat kelangkaan. Terlebih, dari pemerintah sendiri belum menambahkan kouta pasokan gas berwarna hijau ini.
Atas dasar tersebut, Hamka menjabarkan beberapa solusi yang bisa dikerjakan oleh pemerintah untuk mengatasi fenomena ini.
Pertama, Hamka menyebut pemerintah harus mengembalikan distribusi LPG 3 Kg menjadi distribusi tertutup seperti tahun 2004.
“Nantinya hanya rumah tangga miskin [sesuai DTKS Kemensos], yang boleh dan bisa beli gas elpiji 3 Kg,” ujarnya.
Selanjutnya, solusi kedua adalah pemerintah perlu menambah pasokan LPG 3 Kg tersebut. Namun, hal itu dilakukan jika pemerintah berani dan memiliki keuangan yang stabil.
Ketiga, Hamka menjabarkan bahwa pemerintah perlu membuat sebuah kebijakan berdasarkan hukum guna menghukum pihak yang menyalahgunakan atau mengoplos gas melon ini.
Keempat terkait masalah kelangkaan itu seharusnya regulator/pemerintah yang harus pro akrif untuk mengevaluasi kebijakannya.
“Sebab berbagai masalah itu bermula dari inkonsistensi kebijakan dari regulator. Sedangkan Pertamina sebagai operator hanya menjalankan penugasan saja,” ucap Ketua YLKI Tanjab Barat. (*)
