LIVE TV
Keakraban Bupati Dengan Kapolres Tanjab Barat Beserta Istri Diacara Ulangtahun Fatayat NU dan GP Ansor Buka Bersama dan Berbagi Takjil di Kota Kuala Tungkal Kapolres Tanjab Barat Buka Puasa Bersama Panti Asuhan dan Purnawirawan Polres Tanjab Barat Gencar Razia Petasan Selama Bulan Suci Ramadhan Harga Beras Normal dan Ketersediaan Stok Beras Mencukupi di Kab. Tanjab Barat

Home / Ekonomi

Senin, 20 November 2023 - 17:00 WIB

Tanggapan Ketua YLKI Tanjab Barat terhadap Fenomena Kelangkaan LPG 3 Kg di Tanjab Barat

Liputantanjab.com — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tanjab Barat sebut kelangkaan LPG 3 Kg dikarenakan adanya penyimpangan distribusi. Minggu (19/11/2023).

Ketua YLKI Tanjab Barat Hamka menyebut bahwa sampai saat ini masih terdapat masyarakat menengah ke atas membeli LPG 3 Kg yang harusnya untuk pihak yang tidak mampu.

“Atau sektor bisnis seperti restoran ikut mencecap gas 3 kg untuk keperluan bisnisnya,” kata Hamka

Hamka menghimbau kepada pemilik pangkalan Gas LPG 3 Kg bersubsidi agar tidak menjual diatas harga HET Rp 19.000,- serta hanya menjual kepada masyarakat sekitar bukan menjual kepada para pengecer

Baca Juga  Pemkab Tanjab Barat dan Bank Jambi bahas kantor cabang di Tebing Tinggi

Akibat fenomena ini, Hamka menuturkan bahwa hal tersebut membuat kouta LPG 3 Kg berkurang dan membuat kelangkaan. Terlebih, dari pemerintah sendiri belum menambahkan kouta pasokan gas berwarna hijau ini.

Atas dasar tersebut, Hamka menjabarkan beberapa solusi yang bisa dikerjakan oleh pemerintah untuk mengatasi fenomena ini.

Pertama, Hamka menyebut pemerintah harus mengembalikan distribusi LPG 3 Kg menjadi distribusi tertutup seperti tahun 2004.

“Nantinya hanya rumah tangga miskin [sesuai DTKS Kemensos], yang boleh dan bisa beli gas elpiji 3 Kg,” ujarnya.

Baca Juga  Harga Beras Normal dan Ketersediaan Stok Beras Mencukupi di Kab. Tanjab Barat

Selanjutnya, solusi kedua adalah pemerintah perlu menambah pasokan LPG 3 Kg tersebut. Namun, hal itu dilakukan jika pemerintah berani dan memiliki keuangan yang stabil.

Ketiga, Hamka menjabarkan bahwa pemerintah perlu membuat sebuah kebijakan berdasarkan hukum guna menghukum pihak yang menyalahgunakan atau mengoplos gas melon ini.

Keempat terkait masalah kelangkaan itu seharusnya regulator/pemerintah yang harus pro akrif untuk mengevaluasi kebijakannya.

“Sebab berbagai masalah itu bermula dari inkonsistensi kebijakan dari regulator. Sedangkan Pertamina sebagai operator hanya menjalankan penugasan saja,” ucap Ketua YLKI Tanjab Barat. (*)

Share :

Baca Juga

Ekonomi

Pencegahan Dan Pengawasan Kekayaan Intelektual

Ekonomi

Pemkab Tanjab Barat dan Bank Jambi bahas kantor cabang di Tebing Tinggi

Ekonomi

Syufrayogi DPRD Tanjab Barat Dorong Usulan Penambahan Kuota BBM

Ekonomi

Bupati Tanjab Barat Mengisi Kegiatan Pelatihan Teknis Non ASN Angkatan XXVII

Ekonomi

Mengenal Sosok Wisjie Videografer dan Fotografer asal Kalimantan Selatan

Ekonomi

Ketua TP PKK Tanjab Barat Lakukan Kunjungan Panen P2L Kelompok Tani Husnul Khotimah

Ekonomi

Harga Beras Normal dan Ketersediaan Stok Beras Mencukupi di Kab. Tanjab Barat

Ekonomi

Bupati Tanjab barat Pimpin Rapat Tindak Lanjut Terkait Pembangunan Jembatan Sungai Nibung
error: Maaf Jangan Biasakan Copas Berita !!