LIPUTANTANJAB.COM — Pertemuan Orang Rimba Bukit 12, Provinsi Jambi, yang digelar di Perkumpulan Hijau, menjadi ruang langka bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan untuk akhirnya terdengar. Dalam pertemuan tersebut hadir enam temenggung, yakni Temenggung Mubar, Ngukir, Bagantung, Mangku, Ngandun, dan Temenggung Selamat, bersama Kepala Adat serta Muhammad sebagai pendamping. Jumat, (16/01/2025)
Di hadapan para pendamping dan awak media, para temenggung menggambarkan kehidupan Orang Rimba yang kini diliputi kecemasan. Hutan yang sejak leluhur menjadi ruang hidup, sumber pangan, dan identitas, terus menyusut dari tahun ke tahun.
Alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit dan pertambangan telah merampas ruang berburu, merusak keseimbangan alam, serta memutus mata rantai kehidupan Orang Rimba.
“Hutan kami semakin habis, tempat kami hidup semakin sempit,” ungkap salah satu temenggung dengan nada getir.
Kondisi tersebut memaksa Orang Rimba mencari jalan bertahan hidup di luar hutan. Mengumpulkan brondolan sawit di areal perkebunan dan keluar dari wilayah adat menjadi pilihan yang tak terelakkan. Namun langkah ini justru kerap memicu konflik dengan pihak perusahaan maupun masyarakat sekitar.
Dalam posisi serba terdesak, Orang Rimba sering dipandang sebagai pelanggar hukum, padahal mereka hanya berupaya menyambung hidup.
Para temenggung menegaskan, hutan yang tersisa kini tak lagi mampu menopang kehidupan. Flora dan fauna semakin langka, bahkan banyak yang telah punah. Situasi ini menempatkan Orang Rimba di persimpangan antara bertahan hidup atau kehilangan jati diri.
Dalam pertemuan tersebut, para temenggung berharap negara benar-benar hadir. Pemerintah diminta tidak hanya melihat Orang Rimba sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak atas ruang hidup yang aman dan damai.
Salah satu harapan terbesar yang disuarakan adalah pembentukan kampung adat bagi Orang Rimba. Bagi mereka, kampung adat bukan sekadar permukiman, melainkan bentuk pengakuan negara atas keberadaan, hukum adat, tradisi, serta identitas mereka sebagai masyarakat adat yang sah.
Selain persoalan ruang hidup, akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar juga menjadi luka panjang yang belum terobati. Hingga kini, akses jalan menuju wilayah Orang Rimba di Bukit 12 masih sangat terbatas. Untuk bersekolah dan berobat, mereka harus keluar dari hutan dengan segala keterbatasan dan risiko.
Ironisnya, Orang Rimba sebenarnya pernah berupaya membangun masa depan anak-anak mereka melalui pendidikan. Dengan swadaya, mereka mendirikan PAUD dan Sekolah Dasar sederhana di wilayah adat. Namun keterbatasan tenaga pengajar membuat inisiatif tersebut perlahan mati. Sekolah yang dibangun dengan harapan besar itu kini tinggal cerita.
Para temenggung juga mengaku telah berulang kali berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan setempat. Janji pengiriman guru sempat disampaikan, namun hingga hari ini tak satu pun terealisasi.
“Kami ingin anak cucu kami sekolah, kami ingin mereka pintar seperti orang luar,” tutur salah satu temenggung dengan mata berkaca-kaca.
Meski hidup dalam keterbatasan, harapan itu belum sepenuhnya padam. Orang Rimba berharap negara membuka ruang pendidikan yang layak dan berpihak, agar generasi mereka kelak dapat hidup lebih baik tanpa harus tercerabut dari akar budaya dan adat istiadat.
Pertemuan yang dirangkai oleh Perkumpulan Hijau serta wawancara oleh media Boemimelayu.id dan Cakapcuap ini menjadi pengingat bahwa di balik laju pembangunan dan ekspansi industri, masih ada masyarakat adat yang berjuang mempertahankan hidup, martabat, dan masa depan mereka.
Kini, suara itu telah disampaikan secara terbuka. Tinggal menunggu, apakah negara benar-benar akan mendengar. (Red)
