Liputantanjab.com – Gubernur Jambi Al Haris berharap peserta KKN Kebangsaan dapat menjadi pelopor di tengah masyarakat desa dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
Hal itu diungkapkan Gubernur Jambi saat sambutan pada acara Pembukaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan dan KKN Bersama BKS PTN Wilayah Barat di Universitas Jambi, Sabtu (24/07/21).
Acara dihadiri oleh Rektor Universitas Jambi, Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc.,Ph.D beserta jajaran, para pimpinan OPD lingkup Pemprov Jambi mahasiswa peserta KKN Kebangsaan tahun 2021.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Di tengah pandemi Covid-19 saat ini harapannya peserta KKN dapat menjadi pelopor disiplin protokol kesehatan dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa vaksin Covid-19 halal dan aman untuk masyarakat,” tuturnya.
Selain itu, Gubernur juga mengapresiasi peserta KKN Kebangsaan dan KKN Bersama BKS PTN Wilayah Barat yang diikuti 390 orang mahasiswa berasal dari 48 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.
Ketua Panitia KKN Kebangsaan dan KKN Bersama BKS PTN Wilayah Barat, Jodion Siburian memgatakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan dan KKN Bersama BKS PTN Wilayah Barat di Provinsi Jambi selama 1 bulan 15 hari.
Ia menyebutkan KKN kebangsaan diikuti oleh 203 orang mahasiswa, KKN Bersama BKS PTN Wilayah Barat diikuti oleh 81 orang mahasiswa, dan mahasiswa dari Universitas Jambi sebanyak 106 orang.
“Total peserta sebanyak 390 orang mahasiswa,” ujar Jodion Siburian.
Peserta KKN tersebut melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di 30 desa yang tersebar di enam kecamatan dalam dua kabupaten yakni Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur.
Lokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebar di lima kecamatan, yakni Kecamatan Mendahara Ulu, Muara Sabak Barat, Geragai, Dendang, dan Kecamatan Kuala Jambi.
Sementara di Kabupaten Muaro Jambi berada di satu lokasi, yakni Kecamatan Maro Sebo.
KKN Kebangsaan dan KKN Bersama BKS PTN Wilayah Barat yang ke-9 ini mengangkat tema Membangkitkan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Kebersamaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Agroindustri. (*)
