Liputantanjab.com – Bupati Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., melaksanakan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MOU) antara Pemkab Tanjung Jabung Barat dengan Kanwil Dirjen Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung serta Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi di Rumah Dinas Bupati, senin (02/08).
Adapun peluang kerjasama yang bisa ditingkatkan antar lembaga di antaranya penagihan piutang-piutang daerah, kerjasama dalam hal pelelangan dan kerjasama optimalisasi kas daerah.
Kehadiran kita pada hari ini semoga mendapat manfaat sesuai tugas dan fungsi kita masing-masing.Beberapa hal yang perlu kita perbaiki terutama pada aspek-aspek yang sifatnya teknis untuk menyelaraskan visi-misi kita, pemerintah daerah terpilih dengan RPJMD. Jika RPJMD bisa dikembangkan, perbaiki serta disesuaikan maka akan menambah pendapatan daerah.
“Dalam hal ini saya minta tolong kepada pihak bpkp dan juga inspektorat untuk melakukan audit terkait hal tersebut,” tukas bupati.
Untuk itu perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dan yang paling penting adalah koordinasi dengan desa dan kelurahan dalam rangka efektivitas dan efisiensi belanja negara dan pemanfaatan dalam kondisi pada saat seperti ini.
MoU ini tidak hanya sekedar penandatanganan tapi bagaimana bisa bertukar informasi serta berbagi ilmu dan wawasan satu sama lain. Terutama terkait pengelolaan aset daerah. Bagaimana cara kita dapat mengelola aset-aset agar dapat bermanfaat. Pertukaran informasi menjadi penting terutama ketika menghadapi masalah. Harus upaya yang cepat ditengah keadaan seperti ini.
Kemampuan OPD itu harus melampaui batas-batas itu. Fleksibilitas dan tidak hanya membaca secara tekstual tapi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan manfaat.
“Dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk terus berbuat mulai dari hal-hal kecil semoga kita termasuk orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain,”katanya.
Bupati menambahkan di tengah kondisi covid ini, tanjung jabung barat masih bisa memanfaatkan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Sejalan dengan hal tersebut, kita berharap arah dan kebijakan pemerintah provinsi bisa menyesuaikan dengan potensi daerah.
“Wilayah tanjab barat dan tanjab timur berbatasan langsung dengan laut. Dibandingkan dengan petani ikan kerambah, kita punya nelayan-nelayan tangkap yang bisa menghasilkan berton-ton hasil laut dan di impor hingga ke luar negeri. Ini potensi yang luar biasa dan butuh perhatian pemerintah,” imbuhnya.
Turut Hadir Wakil Bupati Tanjab Barat, Kanwil Dirjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI, Suryahadi, SH,. Humas BPKP Provinsi Jambi, Bapak Muzakkir, Sekda Tanjab Barat, Asisten, Staf Ahli,’Kepala OPD dan Kepala Bagian Tamu undangan lainnya.(*)
