Liputantanjab.com – Bupati Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menghadiri sekaligus membuka acara Sosialisasi Pembinaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern (SPIP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 di Pola Utama, selasa, (03/08).
Kegiatan Ini dilaksanakan sebagai bentuk pemahaman yang sama karena kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan berbagai upaya dan langkah yang sudah dilakukan seluruh perangkat daerah maupun auditor ternyata masih rendah capaian dibawah target nasional.
Diharapkan melalui sosialisasi ini menghasilkan kesamaan persepsi dan pemahaman sehingga pengendalian intern di organisasi masing-masing perangkat daerah bisa lebih baik dan bisa mendongkrak hasil evaluasi penilaian terhadap maturitas pengendalian internal pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Disampaikan Bupati, Kegiatan ini merupakan sebuah upaya sistemik dan terintegrasi serta memiliki parameter yang cukup kuat dalam rangka untuk memberikan sebuah pelayanan yang maksimal dan hari ini adalah merupakan satu program yang sangat baik dalam rangka pengendalian internal.
Kalau evaluasi internal lebih melekat kedalam dan biasanya yang didalam itu selalu dilupakan dan lebih dianggap enteng dibandingkan dengan yang diluar atau eksternal.
Sosialisasi hari ini merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Penilaian Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Yang Terintegrasi Pada Pemerintahan Daerah.
“Dari bahasanya saja maturitas itu berarti matang. Dalam artian mengikuti pembinaan ini berarti kita berupaya bagaimana penyelenggaraan pemerintahan itu terkendali secara terintegrasi. Skor yang kita miliki sekarang level 2 dari level 1 sampai level 5. Berarti ada 3 level lagi yang harus kita raih dan kita tingkatkan meskipun secara umum sudah masuk dalam kategori baik tapi berdasarkan analisa belum terintegrasi dan terimplementasi dalam beberapa kegiatan penyelenggaraan pemerintah,” tandas bupati.
Intensitas penilaian ini terintegrasi dalam pemerintahan artinya kita punya panduan yang mutlak ada pada setiap OPD baik bersifat aturan, standar kebutuhan, analisa jabatan dan kinerja masing-masing yang nanti akan terintegrasi secara menyeluruh dengan berpedoman pada peraturan pemerintah dan peraturan BPKP.
Sosialisasi ini hakikatnya adalah sejauh mana kesungguhan kita sebagai aparatur negara dalam upaya meningkatkan maturitas SPIP yang juga akan berjalan seiring denga peningkatan kinerja ASN dalam mencapai target secara maksimal.
Selama menjabat sebagai bupati dalam beberapa bulan hingga saat ini, belum pernah melihat perjanjian atau kontrak setiap OPD yang ada. Padahal kontrak kerja itu penting untuk melihat seberapa besar etos kerja yang dimiliki oleh pegawai sebelum membicarakan kompetensi.
“Jadi etos kerja itu yang paling utama. Jika kepala dinas tidak pernah meminta kontrak kerja dan analisis kerja, bagaimana bisa melakukan penilaian sebagai parameter pencapaian target. Kami berharap adanya perubahan bukan hanya mindset tapi juga karakter, karena itu hal yang sangat penting,” imbuhnya.
Sangat penting untuk mengimplementasikan apa-apa yang diperoleh dari sosialisasi hari ini. Sebab sosialisasi itu sekedar transfer knowledge, peraturan dan undang-undang tapi hilirnya adalah implementasi secara aplikatif di tempak kerja masing-masing.
Kelemahan kita selama ini hanya aktif melaksanakan dan mengikuti berbagai macam sosialisasi namun sangat jarang melakukan evaluasi atas pengimplementasiannya sehingga kebanyakan gagal karena hanya sekedar formalitas di kegiatan pemerintahan.
“Saya tidak terlalu berharap besar jika sosialisasi ini pada akhirnya tanpa impelmentasi. Sebab kompetensi dan kemampuan karakter ASN kita masih terbilang lemah. Namun jika sistemnya kuat, output yang dihasilakn juga akan bagus. Inilah yang dimaksud terintegrasi,” pungkasnya.
Saya ingin menyampaikan kepada seluruh kepala OPD bahwa sosialisasi ini merupakan forum bagi kita untuk belajar SPIP secara langsung dengan ahlinya. Sehingga peserta sosialisasi diharapkan dapat memaksimalkan kemampuan dengan sebaik-baiknya dan dapat meningkatkan etos kerja serta semangat bekerja sebagai pegawai negeri sipil.
Turut hadir, Wakil Bupati Hairan, SH., Kepala perwakilan BPKP diwakili oleh Humas Adp Bapak Muzakkir, Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Drs. Encep Jarkasih, Para Kepala OPD dan Narasumber dari BPKP perwakilan Provinsi Jambi, Bapak Muzakkir SE, M. Bus (Acc), CRGP, dan CRMP. (*)
