LIVE TV
Isu Tak Berdasar Yang Menerpa Kapolsek Tebing Tinggi Ternyata Hoax Menindaklanjuti Arahan Presiden, Polsek Tebing Tinggi Laksanakan Kurve Cinta Ditolak, Seorang Pria Tewas Gantung Diri Di Tanjab Barat Kapolsek Tebing Tinggi Pimpin Ungkap Kasus Pencurian Aki Mobil Yang Sering Meresahkan Masyarakat Jaringan Pemantau Kewenangan (JPK) Tanjab Barat Survei Produk Bahan Pokok Masyarakat di Pasar Ritel Modern Kuala Tungkal

Home / Pemerintahan

Rabu, 31 Agustus 2022 - 18:22 WIB

Ini Tuntutan HMI Demo di Depan Gedung DPRD Tanjab Barat

LIPUTANTANJAB.COM – Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) pada Rabu (31/8/2022) siang menggelar demo di depan Gedung DPRD Tanjab Barat, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Kenaikan harga BBM ini menjadi masalah. Ini membuat Tanjab Barat jadi tidak berkah,” kata Sarwendi, koordinator aksi saat berorasi.

Ditambahkannya, kebijakan pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral sangat menciderai masyarakat. Menurut Sarwendi, kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok. “Kehidupan masyarakat akan semakin sulit,” tegasnya.

HMI mendesak Pemkab Tanjab Barat ikut mengambil sikap dan memberikan solusi atas komoditas pertanian asli daerah pesisir Jambi ini.

Baca Juga  DPRD Tanjab Barat Lakukan Konsultasi ke DPR RI Terkait Pemangkasan Anggaran dari Pusat

“DPRD dan Pemkab harus mencari solusi atas kondisi ini, dampak kenaikan BBM akan kemana-mana,” tandasnya.

Ketua Umum HMI Tanjab Barat, M Lukman juga menyampaikan bahwa pihaknya menolak keras atas kenaikan BBM dan juga menilai sejumlah kebijakan daerah Tanjab Barat yang menyengsarakan masyarakat.

Adapun tuntutan massa aksi ini terkait isu nasional kenaikan BBM dan tarif dasar listrik, kemudian, meminta harga komoditi pertanian kelapa dalam, pinang dan sawit agar tetap stabil serta protes kenaikan tarif dasar PDAM Tirta Pengabuan.

Baca Juga  Wabup Hairan, 47 KK dan 170 Jiwa Mengungsi Akibat Banjir di Lubuk Kambing

“Kenaikan tarif PDAM menjadi satu yang harus di pertanyakan. Karena Pelayanan  tidak seusai dengan yang ada,” Tegas Lukman dalam orasinya. Rabu, 31 Agustus 2022.

Lukman juga meminta kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membuat aturan harga komoditas asli Tanjab Barat. Mereka juga mendesak agar DPRD juga mendengar aspirasi masyarakat yang ada di Tanjab Barat terutama para petani dan nelayan.

“Kita juga mendesak ada perda terkait harga tertinggi dan terendah untuk pinang dan kelapa dalam. DPRD juga harus melihat kondisi masyarakat kita,” Tukasnya. (Wis)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Anggota DPRD Tak Aktif Serap Aspirasi, Ini Penjelasan Badan Kehormatan

Pemerintahan

Ketua Komisi II DPRD Tanjab Barat Minta Bupati Kawal Intruksi Kementrian Pertanian

Pemerintahan

Aksi Penggalangan Dana Ke Masyarakat, Karang Taruna Desa Pangkal Duri Siap Memeriahkan Peringatan 17 Agustus

Pemerintahan

DPRD Ucok Mora Beri Bantuan Kerumah Perlindungan Lansia YMPC

Pemerintahan

Ucok Mora Pimpin Rapat Paripurna 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pemerintahan

Penandatangan Kesepakatan Antara Kabupaten Tanjab Barat Dan Kabupaten Batanghari

Pemerintahan

Bupati Tanjab Barat Barat Menyambut  Baik Audiensi Pembangunan Konektivitas Dengan Pemprov Riau

Pemerintahan

Wabup Hairan, 47 KK dan 170 Jiwa Mengungsi Akibat Banjir di Lubuk Kambing
error: Maaf Jangan Biasakan Copas Berita !!