•   LIVE TV
Isu Tak Berdasar Yang Menerpa Kapolsek Tebing Tinggi Ternyata Hoax Menindaklanjuti Arahan Presiden, Polsek Tebing Tinggi Laksanakan Kurve Cinta Ditolak, Seorang Pria Tewas Gantung Diri Di Tanjab Barat Kapolsek Tebing Tinggi Pimpin Ungkap Kasus Pencurian Aki Mobil Yang Sering Meresahkan Masyarakat Jaringan Pemantau Kewenangan (JPK) Tanjab Barat Survei Produk Bahan Pokok Masyarakat di Pasar Ritel Modern Kuala Tungkal

Home / Pemerintahan

Rabu, 31 Agustus 2022 - 18:22 WIB

Ini Tuntutan HMI Demo di Depan Gedung DPRD Tanjab Barat

LIPUTANTANJAB.COM – Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) pada Rabu (31/8/2022) siang menggelar demo di depan Gedung DPRD Tanjab Barat, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Kenaikan harga BBM ini menjadi masalah. Ini membuat Tanjab Barat jadi tidak berkah,” kata Sarwendi, koordinator aksi saat berorasi.

Ditambahkannya, kebijakan pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral sangat menciderai masyarakat. Menurut Sarwendi, kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok. “Kehidupan masyarakat akan semakin sulit,” tegasnya.

HMI mendesak Pemkab Tanjab Barat ikut mengambil sikap dan memberikan solusi atas komoditas pertanian asli daerah pesisir Jambi ini.

Baca Juga  Pelantikan Deswita Sintia Sebagai Ketua Umum Baru LDK Forsima Periode 2023-2024

“DPRD dan Pemkab harus mencari solusi atas kondisi ini, dampak kenaikan BBM akan kemana-mana,” tandasnya.

Ketua Umum HMI Tanjab Barat, M Lukman juga menyampaikan bahwa pihaknya menolak keras atas kenaikan BBM dan juga menilai sejumlah kebijakan daerah Tanjab Barat yang menyengsarakan masyarakat.

Adapun tuntutan massa aksi ini terkait isu nasional kenaikan BBM dan tarif dasar listrik, kemudian, meminta harga komoditi pertanian kelapa dalam, pinang dan sawit agar tetap stabil serta protes kenaikan tarif dasar PDAM Tirta Pengabuan.

Baca Juga  Bupati Tanjab Barat Hadiri Halal Bihalal Dekranasda

“Kenaikan tarif PDAM menjadi satu yang harus di pertanyakan. Karena Pelayanan  tidak seusai dengan yang ada,” Tegas Lukman dalam orasinya. Rabu, 31 Agustus 2022.

Lukman juga meminta kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membuat aturan harga komoditas asli Tanjab Barat. Mereka juga mendesak agar DPRD juga mendengar aspirasi masyarakat yang ada di Tanjab Barat terutama para petani dan nelayan.

“Kita juga mendesak ada perda terkait harga tertinggi dan terendah untuk pinang dan kelapa dalam. DPRD juga harus melihat kondisi masyarakat kita,” Tukasnya. (Wis)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Pengukuhan Bunda Paud Kabupaten/Kota Oleh Bunda Paud Provinsi Jambi

Pemerintahan

DPRD Tanjab Barat Gelar Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Hasil Reses Kedua Tahun Sidang 2022-2023

Pemerintahan

MOu Antara Pemkab Tanjab Barat Dengan Kanwil Dirjen Kekayaan Sumatra Selatan, Jambi Dan Bangka Belitung

Pemerintahan

Serah Terima SK Remisi WBP Lapas Kelas II Oleh Bupati Tanjab Barat

Pemerintahan

Anggota DPRD Jamal Darmawan Terpilih Sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Tanjab Barat

Pemerintahan

Mewakili Bupati Tanjab Barat, Sekda Hadiri Rapat Paripurna DPRD Bungo Dalam Rangka Hut Ke 56

Pemerintahan

Rapat Paripurna DPRD Tanjab Barat Ditunda, ini alasannya

Pemerintahan

Ketua TP PKK Tanjab Barat Mengikuti Pengukuhan Bunda Paud Provinsi Jambi.
error: Maaf Jangan Biasakan Copas Berita !!