LIPUTANTANJAB.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Rapat Paripurna Kedua dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2026, pada Minggu (27/7/2025) di Ruang Sidang Utama DPRD Tanjab Barat.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hamdani, SE, didampingi Wakil Ketua I dan II, serta dihadiri oleh Wakil Bupati Dr. H. Katamso SA, SE., ME., Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, pejabat tinggi pratama, 19 anggota DPRD, instansi vertikal, BUMD, lembaga keuangan, dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Hamdani menyampaikan bahwa penandatanganan KUA-PPAS ini merupakan bagian penting dari siklus penganggaran daerah yang mencerminkan komitmen DPRD dalam memastikan arah kebijakan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, dan kepentingan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Melalui proses pembahasan yang intensif bersama Pemerintah Daerah, DPRD berupaya memastikan agar setiap program yang direncanakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Tanjab Barat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Katamso yang hadir mewakili Bupati menyampaikan apresiasi atas peran aktif DPRD dalam penyusunan dan pembahasan dokumen KUA-PPAS bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia menegaskan bahwa hasil kesepakatan ini akan menjadi landasan utama penyusunan APBD 2026 yang mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Selain penandatanganan nota kesepakatan, rapat paripurna juga diisi dengan penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD serta penandatanganan pakta integritas sebagai simbol komitmen DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.
Ketua DPRD berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjalin dalam bingkai kemitraan yang produktif, sehingga seluruh kebijakan yang disepakati benar-benar membawa manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Tanjung Jabung Barat.(Rls)
