Liputantanjab.com – Wakil Bupati Tanjab Barat Hairan, SH kembali mempimpin rapat terkait konflik lahan masyarakat 9 desa dengan PT. DAS, Wabup didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Hidayat, SH, MH, Selasa (11/01).
Rapat turut dihadiri, Kabag SDA Sekda, Kabag Hukum Sekda, perwakilan Kesbangpol, perwakilan Dinas Perkebunan dan Peternakan, kades Penyabungan, Lurah Pelabuhan Dagang, Kades Lubuk Terap, Kades Merlung, Kades Badang, Kades Pematang Pauh, Kades Taman Raja, kades Kampung Baru dan Kades Lubuk Lawas.
Saat membuka rapat Wabup mengatakan Pemkab Tanjab Barat mendukung sepenuhnya tuntutan kelompok tani masyarakat 9 desa. Bahkan, kata Wabup, Pemkab Tanjab Barat sudah sampai ke Dirjen Perkebunan di Jakarta, untuk penyelesaian konflik ini.
“Untuk itu kepada para kades dan lurah agar dapat kompak dengan kelompok tani terkait,” ujar Wabup.
Wabup mewanti-wanti agar jangan ada kades yang ingin bermain mata dengan pihak perusahaan.
“Saya minta kepada kades 9 desa jangan sampai bermain mata dengan perusahaan, jika ada yang melanggar akan diberi sanksi,” tegas Wabup.
“Tahapan kita tinggal beberapa langkah lagi untuk mendapatkan apa yang diperjuangkan. Jangan sampai kades membuat aturan di luar aturan yang ada. Kita sebagai kepala desa harus mengutamakan kepentingan masyarakat, singkirkan kepentingan pribadi,” tambahnya.
Dia berharap nantinya para kades dapat membina kelompok tani dan bersama-sama menetapkan pola yang diberikan perusahaan, yang akan diusulkan ke Bupati untuk ditetapkan sebagai pola kemitraan.(*)
