LIPUTANTANJAB.COM – Pjs. Gubernur Jambi Sudirman hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah Tahun 2024, bertempat di BW Luxury Hotel, Kamis (10/10/2024).
Pjs. Gubernur Jambi Sudirman menyampaikan, salah satu strategi yang mungkin bisa juga disampaikan oleh para narasumber mengenai penanganan pajak yaitu penguatan kelembagaan, dimana saat ini satu lembaga menangani tiga bidang diantaranya pendapatan, pengelola keuangan dan masalah aset. Didalam forum ini sama-sama kita dorong untuk pendapatan menjadi bagian tersendiri dan terpisah dengan pengelolaan, karena kami tim anggaran pemerintah daerah konsentrasinya terbatas dimana hanya ditangani oleh eselon III.
“Selain itu, mengenai strategi penagihan mungkin sangat mudah dipahami bagi daerah di perkotaan tetapi bagi daerah terpencil itu sangatlah rumit. Saya pernah tugas didaerah terpencil untuk memudahkan wajib pajak untuk membayar, itu kita coba sambungkan dengan pos-pos, kita bentuk pos-pos pembayaran bagi para wajib pajak sehingga mempermudah untuk mereka bayar pajak itu, bagi yang daerah terpencil yang pernah kita coba rintis untuk pendapatan masuk kedaerah karena semakin jauh warga masyarakat dengan tempat pembayaran atau semakin susah juga mereka membayar untuk membayar saja susah jadi kita harus berikan kemudahan bagi mereka-mereka yang akan membayar pajak,” lanjutnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dikatakan Pjs Gubernur Sudirman, salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah pajak daerah. Tanpa adanya pajak daerah, maka kebutuhan dana untuk pembangunan akan sulit dipenuhi karena sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pajak.
“Oleh sebab itu, permasalahan tentang pajak ini harus ditangani secara tepat agar pajak dapat maksimal dan dimanfaatkan dengan baik. Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah yang berjalan baik, optimal, dan sesuai aturan dan ketentuan, sangat penting dalam rangka meningkatkan akuntabilitas sebuah penyelenggaraan pemerintah daerah, yang juga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan, kesejahteraan masyarakat hingga ke stabilitas negara,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut Pjs Gubernur Sudirman juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang telah menginisiasi rapat koordinasi ini, sebagai upaya untuk memperkuat komitmen, menyamakan pemahaman, dan mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh pemerintah daerah guna optimalisasi pajak daerah.
“Harapan saya, rapat koordinasi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh peserta rapat, terkait informasi tata cara penagihan dan pemeriksaan pajak daerah, sekaligus juga dapat menyampaikan berbagai macam permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penagihan dan pemeriksaan pajak daerah, dari mulai regulasi, implementasi, serta hal-hal lainnya yang diperlukan untuk mendapatkan solusi bersama,” harapnya.
“Melalui rapat koordinasi ini, mari kita tingkatkan pemahaman administrasi, pengawasan serta penegakan aturan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang bermuara pada optimalisasi penerimaan pajak daerah,” pungkasnya. (**)
