Desak Hasil Ploting dan Pengukuran Dibuka
Pihak ahli waris mendesak Pemkab Tanjung Jabung Barat bersama BPN memberikan kejelasan mengenai hasil ploting dan pengukuran yang telah dilakukan.
Mereka meminta hasil tersebut disampaikan kepada para pihak berkepentingan agar posisi masing-masing pihak dapat diketahui secara objektif.
Selain itu, pihak ahli waris meminta dokumen kepemilikan, data pertanahan, batas fisik lahan serta dasar penguasaan tanah oleh pemerintah daerah diperiksa dan dijelaskan sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila hasil verifikasi resmi nantinya menunjukkan bahwa sebagian lahan yang digunakan untuk bangunan sekolah berada di atas tanah yang secara sah merupakan milik pihak ahli waris, mereka meminta persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme administrasi maupun hukum yang berlaku.
Sebaliknya, apabila berdasarkan data resmi lahan tersebut merupakan aset Pemkab Tanjung Jabung Barat, pihak ahli waris meminta dasar kepemilikan maupun dokumen penguasaan tanah tersebut dapat dijelaskan secara terang.
“Kalau memang tanah itu milik Pemkab, kami meminta dasar dan dokumennya diperlihatkan. Kalau hasil pengukuran dan verifikasi menyatakan tanah tersebut merupakan milik ahli waris, tentu harus ada penyelesaian sesuai aturan,” tegas Windi.
Jika Tak Jelas, Tempuh Jalur Hukum
Pihak ahli waris menegaskan masih mengutamakan penyelesaian secara administratif, musyawarah dan komunikasi dengan pihak terkait.
Namun, mereka meminta proses tersebut tidak terus berlarut tanpa kepastian.
Apabila setelah dilakukan klarifikasi dan komunikasi tetap tidak terdapat penyelesaian yang jelas, pihak ahli waris menyatakan siap menempuh upaya hukum melalui mekanisme yang tersedia, termasuk mempertimbangkan pengajuan gugatan apabila diperlukan.
“Kami masih mengutamakan penyelesaian secara baik-baik. Tetapi kalau tidak ada kejelasan dan persoalan ini terus berlarut, kami akan mempertimbangkan untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Windi.
Pernyataan tersebut, menurut pihak ahli waris, bukan berarti menutup ruang penyelesaian secara musyawarah. Mereka tetap berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat memberikan kepastian berdasarkan dokumen serta hasil verifikasi yang objektif.
