LIPUTANTANJAB.COM – Polemik dugaan praktik 86 dalam penanganan kasus narkotika jenis ganja seberat 1 kilogram di Kabupaten Kerinci semakin memanas. Belum tuntasnya tanda tanya publik mengenai dugaan tersebut, kini muncul persoalan baru setelah pemilik akun media sosial CakapCuap dikabarkan mendapat panggilan dari Polda Jambi pascaviralnya pemberitaan yang menyoroti dugaan keterlibatan oknum aparat dalam perkara tersebut.
Persoalan ini menjadi perhatian karena dugaan praktik 86 bukan sekadar isu biasa. Dalam video pemberitaan yang disampaikan Lawrence Sibarani, muncul pernyataan mengenai dugaan adanya uang 86 yang disebut-sebut digunakan untuk kepentingan memasukkan anak ke institusi kepolisian. Pernyataan tersebut menjadi sorotan serius karena apabila terbukti benar, persoalannya bukan hanya menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga integritas dan profesionalitas institusi Polri.
Tentu, pernyataan mengenai dugaan penggunaan uang tersebut harus diuji melalui penyelidikan dan pemeriksaan yang objektif. Namun, publik berhak mendapatkan penjelasan, apakah informasi mengenai aliran uang tersebut telah ditelusuri? Siapa saja pihak yang dimintai keterangan? Dan sejauh mana perkembangan penanganan dugaan pelanggaran yang menjadi perhatian masyarakat?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, berdasarkan keterangan Kapolres Kerinci, Kasat Narkoba yang berkaitan dengan persoalan tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan etik di Propam Polda Jambi. Artinya, persoalan ini telah menjadi perhatian internal kepolisian. Masyarakat pun berharap pemeriksaan tersebut tidak sekadar menjadi prosedur administratif, melainkan benar-benar mengungkap fakta dan seluruh rangkaian dugaan pelanggaran yang terjadi.
Namun, di tengah proses etik tersebut, pemilik akun CakapCuap justru dikabarkan dipanggil Polda Jambi. Kondisi ini memunculkan tanda tanya sekaligus kekhawatiran di tengah masyarakat. Mengapa pihak yang menyebarluaskan dan mengangkat persoalan yang menjadi perhatian publik justru ikut berhadapan dengan pemanggilan aparat? Apakah pemanggilan tersebut murni untuk klarifikasi atau ada persoalan hukum lain yang sedang dipersoalkan?
Situasi ini menimbulkan kesan seolah-olah pemanggilan terhadap pemilik akun CakapCuap lebih diprioritaskan, sementara substansi dugaan praktik 86 yang menjadi sumber pemberitaan masih menunggu kejelasan. Polda Jambi perlu menjelaskan secara terbuka dasar pemanggilan, kapasitas hukum pihak yang dipanggil, serta materi yang hendak diklarifikasi. Jangan sampai tindakan aparat justru melahirkan persepsi adanya tekanan terhadap pihak yang menyampaikan kritik.
Jika persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan produk jurnalistik, mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers patut diperhatikan. Hak jawab, hak koreksi, dan mekanisme pengaduan merupakan jalur yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan sesuai ketentuan. Kritik terhadap aparat penegak hukum juga merupakan bagian dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.
Memang, tidak setiap unggahan media sosial secara otomatis dikategorikan sebagai produk jurnalistik. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik. Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, prosesnya harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan tidak mengandung intimidasi ataupun upaya pembungkaman.
Kini publik menunggu keberanian Propam Polda Jambi mengungkap secara terang dugaan praktik 86 dalam perkara ganja 1 kilogram di Kerinci, termasuk menelusuri pernyataan Lawrence Sibarani mengenai dugaan penggunaan uang untuk kepentingan memasukkan anak ke institusi kepolisian. Di saat yang sama, Polda Jambi juga perlu memberikan penjelasan mengenai pemanggilan pemilik akun CakapCuap agar tidak berkembang persepsi negatif terhadap institusi kepolisian.
Jangan sampai pihak yang menyuarakan dugaan ketidakberesan justru merasa tertekan, sementara persoalan yang mereka angkat belum mendapatkan jawaban, Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak dibangun dengan membungkam kritik, melainkan dengan keberanian mengungkap kebenaran, menindak pelanggaran tanpa pandang bulu, dan memastikan bahwa hukum berlaku sama bagi siapa pun.(**)
