Liputantanjab.com – Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag memimpin rapat menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional Jambi terkait pembangunan jembatan Sungai Nibung di Rumah Dinas Bupati , Jumat (1/10).
Turut hadir pada rapat tersebut Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Asisten II, BPJN Jambi, PT JEC, Kabag Terkait, Lurah Sungai Nibung, Tokoh Masyarakat, Ormas Rajawali dan Undangan Lainnya.
Mengawali rapat perwakilan BPJN Jambi Abdul Halim menyampaikan beberapa solusi terkait pembangunan jembatan diantaranya penyediaan akses jalan dan akan ditawarkan kompensasi ganti rugi untuk masyarakat setempat yang terdampak.
Bupati Tanjung Jabung Barat dalam rapat tersebut menyampaikan terkait pembangunan jembatan kita sebagai Kabupaten bersyukur yang menerima pembangunan karena ada program proyek nasional yang dilaksanakan di Kuala Tungkal dan pembangunan jembatan itu sesuatu yang dilakukan untuk kemashalatan masyarakat jangan sampai pembangunan yang dilakukan merugikan masyarakat sekitar dan itu adalah hakikat pembangunan. Dan pada hari ini ada beberapa dampak dari pembangunan jembatan parit gompong diantaranya rumah warga yang retak, akses jalan yamg tertutup dan beberapa dampak yang lainnya.
“Beberapa tawaran dari BPJN Jambi diantaranya akan ada pembukaan jalan selebar 6 meter untuk penyediaan akses jalan dan pembuatan drainase untuk membuang air ke sungai dan saya kira ini tawaran yang solutif karena masyarakat dapat terbantukan” Ujar Bupati.
“Kami sebagai Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat kami yang ada di wilayah parit gompong terutama yang ada disekitar jembatan dan kami wajib untuk melindungi serta menyakinkan bahwa hak mereka tidak terabaikan atau hilang” Tambah Bupati.
“Dan kami berharap kegiatan ini bisa cepat diselasaikan agar jalan kita tidak terganggu terlalu lama dan pembangunan dapat dijalankan kembali” Tutup Bupati.
Terkait Penyampaian tawaran dari BPJN Lurah Sungai Nibung meminta waktu untuk musyawarah dulu dengan masyarakat terdampak dan akan secepatnya menyampaikan hasil musyawarah tersebut.(*)
