Sekira Pukul 14.00 Wib, Wakil Bupati Tanjab Barat Hairan, S.H., Kapolres Tanjab Barat, AKBP Fadli, S.H., S.I.K., M.H. dan Dandim 0419/Tanjab LETKOL KAV. Muslim Rahim T., S.H., M. Si. tiba dilokasi dan dilaksanakan Pertemuan bertempat didepan Kantor Kebun PTPN VI Desa Rantau Benar Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjab Barat didampingi Asisten l Setda Tanjab Barat, Hidayat Badar, S.H., M.H., Kaban Kesbangpol Tanjab Barat, Firdaus, S.E., Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjab Barat, Dian Ismail Paripurna, S. Sos., Kepala Dinas Kominfo Kab. Tanjab Barat, Joan Prayuda, ST. M.M., Camat Renah Mendaluh, Suhardi, Kabag SDA Setda Tanjab Barat, Suparti, S.T., M.H., Kabag Hukum Setda Tanjab Barat, Agus Sumantri, S.Hi., M.H., Kabid Wasbang dan Waspadnas Kesbangpol, Hilal Badri, S. Ag., M. Pd. i, Kabid Bina Politik Kesbangpol Tanjab Barat, Taufik, S.H., Kabid Perkebunan Disbunak Tanjab Barat, Efrizal, S.P.
PTPN VI dihadiri oleh Manager Kebun PTPN VI Zulkarnain Harianja, Papam Kandir PTPN VI Mayor Purn Jasman Bangun dan Humas PTPN VI, Renol.
Giat dibuka oleh Asisten I Setda Tanjab Barat sekaligus sebagai Moderator pada pertemuan tersebut.
Penasehat Perkumpulan Tani Doa Berkah Jaya Bersama, Marjuni menyampaikan :
“Perusahaan tidak menepati janji pola KKPA dengan masyarakat, Tuntutan kami ialah Tolong dipenuhi atas pelaksanaan kewajiban perintah Undang-undang tersebut yaitu UU 39 dan PP 21 dan Kami minta lakukan pengukuran ulang HGU PT. Bukit Kausar / PTPN VI, Kami sudah melayangkan surat dan pemerintah telah memanggil pimpinan PTPN VI untuk rapat namun tidak hadir dan Kami minta kepastian pada hari ini, jika tidak maka kami akan klaim lahan PT. Bukit Kausar.”
Manager Kebun PT. Bukit Kausar / PTPN VI Menyampaikan :
“Kita sudah membuat legal opinion dan jawabannya masih menunggu, Jangankan 20 % bahkan 100 % pun jika negara memberikan kepada masyarakat maka kami akan terima dan angkat kaki dari sini, namun semuanya ada mekanismenya, Pengukuran ulang HGU PT. Bukit Kausar pada dasarnya ada instansi yang berwenang melakukannya, kami akan sampaikan kepada direksi supaya dilakukan, kami dari manajer kebun tidak keberatan apabila dilakukan pengukuran ulang, Kami akan memberikan dokumen kepada pemda apabila disetujui oleh direksi, Terimakasih kepada masyarakat yang sudah ikut serta dan berjasa untuk membuat bukit kausar ini sampai sekarang masih tetap berdiri, Marilah kita bergandengan tangan untuk menyelesaikan permasalah ini, Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah kepada kita semua”
Penyampaian Dandim 0419/Tanjab :
“Kita disini untuk meluruskan hal-hal permasalahan kekurangan dari perusahaan dan kita sendiri agar ketemu jalan keluarnya, Negara kita memiliki tradisi musyawarah yang mufakat, semoga beberapa waktu kedepan ada pertemuan dengan menghadirkan semua pihak terkait, Saya berharap kegiatan seperti ini agar tetap dengan ketentuan harus tetap aman, Keputusan tertinggi ada ditangan rakyat karena kalau rakyat sudah mengamuk bahaya kita, TNI-Polri dari rakyat untuk rakyat, Pemerintah dan perusahaan harus mensejahterakan rakyat, Masyarakat juga harus faham dan mengerti bahwa perusahaan ada aturan-aturan mekanisme yang harus dilalui, marilah masyarakat untuk bersabar sejenak”
Penyampaian Kapolres Tanjab Barat :
“Terimakasih kepada masyarakat 3 Desa yang telah menyalurkan aspirasinya dengan cara-cara yang elegan, Semoga apa yang kita laksanakan dengan baik ini bisa menjadi contoh ditempat lain, Yang rekan-rekan perjuangankan merupakan hal mulia, dalam memperjuangkan hal mulia ini jangan sampai terkotori oleh perbuat yang melanggar hukum, jangan terprovokasi oleh siapapun dan sampai terjadinya perbuatan yang anarkis, Semoga perjuangan membuahkan hasil dengan landasan PP 23 dan UU No. 39 Tahun 2014, Kami dari Polres Tanjab Barat dan Kodim 0419/Tanjab siap untuk mengawal dan mengamankan kegiatan sampai dengan selesai, Kehadiran kami disini ingin menyelesaikan permasalah, tujuan kita sama agar dapat menyelesaikan permasalah dengan baik, Apabila kami temukan sifatnya pelanggaran hukum maka tentunya kami akan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
Penyampaian Wakil Bupati Tanjab Barat :
“Bahwa sanak sanak sayo lakukan hari ini ialah menuntut haknya sesuai Undang-undang, Perusahaan harus segera memenuhi sesuai dengan surat dirjen perkebunan untuk menyerahkan lahan kebun kepada masyarakat, Kami akan membicarakan dengan direksi terkait permasalahan ini, Yang penting masyarakat tidak melakukan perbuatan yang anarkis, Kita akan merencanakan pertemuan dan agar Direksi hadir agar dapat dapat memberikan keputusan, Kita juga ingin mengetahui selama ini apa alasan PTPN VI tidak memberikan lahan 20 % dari HGU dengan pola kesepakatan, Kami pemerintah tetap akan memperjuangkan hak-hak masyarakat asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku”
