WALHI Jambi: Peradaban Tidak Dibangun di Atas Tumpukan Batubara dan Krisis Ekologis

Avatar

- Redaksi

Minggu, 2 Agustus 2026 - 18:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LIPUTANTANJAB.COM – Pernyataan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, yang menyebut Indonesia sebagai civilizational state atau negara peradaban, serta menegaskan bahwa kebudayaan harus menjadi fondasi pembangunan, patut diapresiasi. Namun, narasi besar tentang peradaban akan kehilangan makna apabila negara justru membiarkan ruang-ruang yang melahirkan peradaban itu dihancurkan oleh kepentingan industri ekstraktif.

Provinsi Jambi menjadi contoh nyata dari paradoks tersebut. Di satu sisi, pemerintah mendorong Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi sebagai pusat peradaban Melayu Jambi dan calon Warisan Dunia UNESCO. Namun di sisi lain, kawasan ini masih dikepung oleh aktivitas stockpile batubara, lalu lintas angkutan batubara, serta berbagai aktivitas industri ekstraktif yang mengancam kelestarian situs, kualitas lingkungan hidup, dan martabat kebudayaan itu sendiri.

WALHI Jambi menilai, sulit membayangkan pemerintah berbicara tentang pemajuan kebudayaan apabila kawasan yang menjadi simbol peradaban justru dikelilingi oleh aktivitas bisnis batubara. Kondisi ini bukan sekadar ironi, melainkan menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi ekstraktif masih ditempatkan di atas kepentingan pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Oscar Anugrah, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak berdiri sendiri. Keberadaan stockpile batubara di sekitar Muaro Jambi merupakan cerminan buruknya tata kelola sumber daya alam di Provinsi Jambi.

“Selama bertahun-tahun pemerintah gagal mengendalikan ekspansi industri batubara yang merusak lingkungan, gagal menghentikan pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang menghancurkan daerah aliran sungai dan mencemari sumber air dengan merkuri, serta gagal melindungi ruang hidup masyarakat dari berbagai konflik agraria,” tegas Oscar.

Menurut WALHI Jambi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi lebih sigap melayani kepentingan investasi dibandingkan menjalankan mandat konstitusi untuk melindungi lingkungan hidup serta menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat. Paradigma pembangunan masih didominasi oleh eksploitasi sumber daya alam, sementara kebudayaan hanya menjadi slogan dalam pidato-pidato seremonial.

Oscar juga menilai pemerintah kerap berbicara mengenai ekonomi berbasis budaya tanpa menyelesaikan persoalan mendasar yang justru menghambat berkembangnya ekonomi masyarakat.

“Ketahanan ekonomi tidak akan lahir dari batubara yang suatu saat akan habis. Ketahanan ekonomi dibangun melalui pertanian rakyat, perikanan sungai yang sehat, ekowisata, ekonomi kreatif berbasis budaya, serta pengelolaan sumber daya alam yang adil. Semua itu hanya dapat terwujud apabila lingkungan hidup tetap lestari,” ujarnya.

WALHI Jambi menegaskan, apabila pemerintah benar-benar ingin menjadikan Muaro Jambi sebagai pusat peradaban dunia, maka langkah pertama bukanlah memperbanyak seminar atau pidato mengenai kebudayaan. Langkah yang harus diambil adalah menghentikan seluruh aktivitas yang mengancam kawasan tersebut.

WALHI Jambi mendesak pemerintah untuk:

– Menutup dan memindahkan seluruh stockpile batubara di sekitar Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi.

– Menghentikan jalur angkutan batubara yang mengganggu ruang hidup masyarakat dan mengancam kawasan budaya.

– Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perizinan industri ekstraktif yang berpotensi merusak lingkungan dan situs budaya.

– Menindak tegas praktik PETI dengan menyasar aktor intelektual, pemodal, dan jaringan pendanaannya, bukan hanya pekerja di lapangan.

Di akhir pernyataannya, Oscar menegaskan bahwa jika pemerintah sungguh-sungguh ingin membangun Indonesia sebagai negara peradaban, maka keberpihakan terhadap lingkungan hidup dan kebudayaan harus diwujudkan melalui perubahan mendasar dalam tata kelola sumber daya alam.

“Peradaban bukan diukur dari banyaknya pidato tentang budaya, melainkan dari keberanian negara melindungi alam, menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, serta memastikan warisan budaya tetap lestari bagi generasi yang akan datang,” pungkas Oscar.(**)

Berita Terkait

AOPGI dan ALTI Tanjab Barat Latihan Bersama, Siapkan Penggiat Olahraga Hadapi FORPROV KORMI Jambi 2026
Kabut Asap Selimuti Kuala Tungkal, Penanganan dan Dampak Kesehatan Jadi Perhatian
Karang Taruna Sarolangun Kepung PT SLUM, 11 Tuntutan Bongkar Dugaan Masalah
Peduli Dampak Karhutla, BB 1% MC Jambi Turun ke Jalan Bagikan Ribuan Masker
Karang Taruna Soroti Segudang Masalah PT SLUM: Kematian Pekerja, HGU, hingga Pasokan Sawit dari Kawasan Hutan
Optimalkan Fungsi Kantor, GAPERKASINDO Jambi Benahi Gedung Dua Lantai
Kasus Ikhwan Belum Tuntas, OJK Turun Memfasilitasi, Ombudsman Segera Bahas Laporan
Praktik Kotor Leasing ACC di Bungo, Korban Minta Polisi Turun Tangan: Ini Kronologinya?
Berita ini 25 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 16:34 WIB

AOPGI dan ALTI Tanjab Barat Latihan Bersama, Siapkan Penggiat Olahraga Hadapi FORPROV KORMI Jambi 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 - 23:29 WIB

Kabut Asap Selimuti Kuala Tungkal, Penanganan dan Dampak Kesehatan Jadi Perhatian

Kamis, 22 Oktober 2026 - 20:14 WIB

Karang Taruna Sarolangun Kepung PT SLUM, 11 Tuntutan Bongkar Dugaan Masalah

Kamis, 15 Oktober 2026 - 19:13 WIB

Karang Taruna Soroti Segudang Masalah PT SLUM: Kematian Pekerja, HGU, hingga Pasokan Sawit dari Kawasan Hutan

Kamis, 15 Oktober 2026 - 14:05 WIB

Optimalkan Fungsi Kantor, GAPERKASINDO Jambi Benahi Gedung Dua Lantai

Rabu, 14 Oktober 2026 - 13:24 WIB

Kasus Ikhwan Belum Tuntas, OJK Turun Memfasilitasi, Ombudsman Segera Bahas Laporan

Selasa, 13 Oktober 2026 - 18:51 WIB

Praktik Kotor Leasing ACC di Bungo, Korban Minta Polisi Turun Tangan: Ini Kronologinya?

Senin, 12 Oktober 2026 - 21:54 WIB

Betaria Kriswanda Pimpin MAPALA PAMSAKA UINKA Periode 2026/2027 Resmi Dilantik, Pengurus MAPALA

Berita Terbaru