LIPUTANTANJAB.COM – Pernyataan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, yang menyebut Indonesia sebagai civilizational state atau negara peradaban, serta menegaskan bahwa kebudayaan harus menjadi fondasi pembangunan, patut diapresiasi. Namun, narasi besar tentang peradaban akan kehilangan makna apabila negara justru membiarkan ruang-ruang yang melahirkan peradaban itu dihancurkan oleh kepentingan industri ekstraktif.
Provinsi Jambi menjadi contoh nyata dari paradoks tersebut. Di satu sisi, pemerintah mendorong Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi sebagai pusat peradaban Melayu Jambi dan calon Warisan Dunia UNESCO. Namun di sisi lain, kawasan ini masih dikepung oleh aktivitas stockpile batubara, lalu lintas angkutan batubara, serta berbagai aktivitas industri ekstraktif yang mengancam kelestarian situs, kualitas lingkungan hidup, dan martabat kebudayaan itu sendiri.
WALHI Jambi menilai, sulit membayangkan pemerintah berbicara tentang pemajuan kebudayaan apabila kawasan yang menjadi simbol peradaban justru dikelilingi oleh aktivitas bisnis batubara. Kondisi ini bukan sekadar ironi, melainkan menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi ekstraktif masih ditempatkan di atas kepentingan pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Oscar Anugrah, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak berdiri sendiri. Keberadaan stockpile batubara di sekitar Muaro Jambi merupakan cerminan buruknya tata kelola sumber daya alam di Provinsi Jambi.
“Selama bertahun-tahun pemerintah gagal mengendalikan ekspansi industri batubara yang merusak lingkungan, gagal menghentikan pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang menghancurkan daerah aliran sungai dan mencemari sumber air dengan merkuri, serta gagal melindungi ruang hidup masyarakat dari berbagai konflik agraria,” tegas Oscar.
Menurut WALHI Jambi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi lebih sigap melayani kepentingan investasi dibandingkan menjalankan mandat konstitusi untuk melindungi lingkungan hidup serta menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat. Paradigma pembangunan masih didominasi oleh eksploitasi sumber daya alam, sementara kebudayaan hanya menjadi slogan dalam pidato-pidato seremonial.
Oscar juga menilai pemerintah kerap berbicara mengenai ekonomi berbasis budaya tanpa menyelesaikan persoalan mendasar yang justru menghambat berkembangnya ekonomi masyarakat.
“Ketahanan ekonomi tidak akan lahir dari batubara yang suatu saat akan habis. Ketahanan ekonomi dibangun melalui pertanian rakyat, perikanan sungai yang sehat, ekowisata, ekonomi kreatif berbasis budaya, serta pengelolaan sumber daya alam yang adil. Semua itu hanya dapat terwujud apabila lingkungan hidup tetap lestari,” ujarnya.
WALHI Jambi menegaskan, apabila pemerintah benar-benar ingin menjadikan Muaro Jambi sebagai pusat peradaban dunia, maka langkah pertama bukanlah memperbanyak seminar atau pidato mengenai kebudayaan. Langkah yang harus diambil adalah menghentikan seluruh aktivitas yang mengancam kawasan tersebut.
WALHI Jambi mendesak pemerintah untuk:
– Menutup dan memindahkan seluruh stockpile batubara di sekitar Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi.
– Menghentikan jalur angkutan batubara yang mengganggu ruang hidup masyarakat dan mengancam kawasan budaya.
– Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perizinan industri ekstraktif yang berpotensi merusak lingkungan dan situs budaya.
– Menindak tegas praktik PETI dengan menyasar aktor intelektual, pemodal, dan jaringan pendanaannya, bukan hanya pekerja di lapangan.
Di akhir pernyataannya, Oscar menegaskan bahwa jika pemerintah sungguh-sungguh ingin membangun Indonesia sebagai negara peradaban, maka keberpihakan terhadap lingkungan hidup dan kebudayaan harus diwujudkan melalui perubahan mendasar dalam tata kelola sumber daya alam.
“Peradaban bukan diukur dari banyaknya pidato tentang budaya, melainkan dari keberanian negara melindungi alam, menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, serta memastikan warisan budaya tetap lestari bagi generasi yang akan datang,” pungkas Oscar.(**)
