LIPUTANTANJAB.COM – Perum Bulog menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan impor beras pada tahun 2025. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia memaksimalkan produksi dalam negeri dan memberdayakan petani untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras nasional. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.
Di tingkat daerah, ketahanan stok beras pemerintah terus menunjukkan tren positif. Di Provinsi Jambi, BULOG Kanwil Jambi mencatat ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 25.936 ton, ditambah 16.110 ton stok dalam perjalanan. Total ketersediaan tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga April 2026 di wilayah Kota Jambi, Batanghari, Muaro Jambi, Kantor Cabang Kuala Tungkal, Kantor Cabang Merangin, Kantor Cabang Muaro Bungo, serta Kantor Cabang Sungai Penuh.
Hal itu disampaikan Pemimpin Wilayah BULOG Jambi, Ali Ahmad Najih Amsari, saat ditemui dalam kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras dan minyak goreng yang ditargetkan rampung 100 persen pada pekan depan.
Sementara itu, Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani S.Sos., S.H., M.Han., dalam keterangan tertulisnya menegaskan komitmen BULOG dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan stok yang kuat, distribusi tepat waktu, serta koordinasi yang solid di seluruh lini.
“Dengan ketersediaan cadangan beras pemerintah yang sangat mencukupi dan jaringan logistik yang siap mendukung penyaluran hingga ke wilayah terluar, kami memastikan masyarakat dapat memperoleh beras dengan aman, stabil, dan terjangkau,” ujar Rizal.
Ia menambahkan, capaian tersebut merupakan hasil konsistensi BULOG dalam memperkuat manajemen logistik, meningkatkan kesiapan distribusi, dan memastikan kecukupan stok di titik-titik suplai prioritas. Optimalisasi pergerakan stok antarwilayah terus dilakukan agar daerah pesisir, perbatasan, dan kepulauan tetap memiliki akses terhadap pasokan yang memadai.
Pendekatan ini menjadi bagian strategis BULOG dalam menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus menopang stabilitas pangan nasional. (Ris)
