LIVE TV
Polres Tanjab Barat Fasilitasi Pertemuan Pengecer BBM dengan Dinas Koperindag Kab. Tanjab Barat Breaking News,, Pria Ini Potong Leher Ayahnya Hingga Putus Kuala Tungkal di Hebohkan Dengan Tersebarnya Video Bentrok Antar Pemuda Kapolres Tanjab Barat Instruksikan Lakukan Pengecekan Minyak Goreng Menjelang Bulan Ramadhan Sat Polair Polres Tanjab Barat Kembali Patroli Antisipasi Penimbunan Minyak Goreng

Home / Tanjab Barat

Jumat, 26 November 2021 - 16:48 WIB

Wabup Tanjab Barat Ikuti Diskusi Dengan PT QIS Indonesia, Minta SKK Migas Transparan

Liputantanjab.com – Wakil Bupati Tanjab Barat Hairan ikuti dan berdiskusi dengan PT QIS Indonesia Sejahtera (QComm) yang sedang melakukan studi independen dari SKK Migas secara virtual di ruang rapat Wakil Bupati Tanjabbarat, Jumat (26/11)

Wakil Bupati turut didampingi, Kepala Bappeda Ir. H. Firdaus Khatab MM dan Kabag SDA Suparti.

Dalam diskusi, Hairan mengatakan sebagai salah satu daerah penghasil Migas, Pemkab Tanjab Barat meminta adanya transparansi serta insentif khusus bagi daerah penghasil Migas dari SKK Migas.

“Dari 200 lebih titik sumur yang produktif berapa? yang tidak menghasilkan berapa? hasilnya berapa sebulan? yang distok berapa? data detail itu yang sampai sekarang kami tidak ada,” sentil Wabup saat diskusi

Baca Juga  Polres Tanjab Barat Terus Beri Edukasi Kepada Pelanggar Lalulintas

Jika hal tersebut tidak transparan, menurut Hairan Daerah penghasil Migas seperti Tanjab Barat tidak ada bedanya dengan Daerah yang tidak menghasilkan Migas.

“Terus apa untungnya kami sebagai penghasil Migas jika kami tidak menikmati hasil. Jangan sampai seperti pepatah bagaikan ayam mati di lumbung padi berlaku untuk Tanjab Barat,” celutuknya.

Hairan juga menuntut agar insentif untuk Tanjab Barat dibedakan dengan Daerah yang tidak menghasilkan Migas. “Kami penghasil migas harus ada perbedaan dengan Daerah yang tidak menghasilkan Migas, selain itu tenaga kerja lokal juga wajib dijadikan pertimbangan,“ bebernya.

Antara SKK Migas dan Pemkab Tanjab Barat, ujar Hairan, harus ada juri atau wasit dari Kementrian ESDM. “Minimal Dirjen jika ada kesalahan ada yang menyetop atau menegur, saat ini kan kami kekanan, SKK Migas ke kiri memang harus ada wasitnya,” tegasnya.

Baca Juga  PT Lise Permai Intens Dalam Mensupport Pembangunan Olahraga di Tanjab Barat

Sementara Kepala Bapeda Firdaus Khatab soroti perihal komunikasi antara Pemkab Tanjab Barat dan pihak SKK Migas yang selama ini terjadi.
“Selama ini kami merasa dipersulit dari hal komunikasi. Anehnya saat ini kami merupakan penghasil Migas terbesar di Provinsi Jambi, akan tetapi masyarakat kami susah dapat Gas,” imbuhnya.

Kabag SDA Suparti mengungkapkan peran SKK Migas di Tanjab Barat yang masih dinilai minim.

“Kewenangan SKK Migas tidak ada di Kabupaten, bahkan saat terjadinya pencemaran lingkungan dan konflik, SKK Migas terkesan bungkam,” tukasnya.(*)

Share :

Baca Juga

Tanjab Barat

Rencana Aksi UNRAS Masyarakat 9 Desa di Kantor Bupati Tanjab Barat terkait HGU PT. DAS

Tanjab Barat

Hari Ke-2 Idul Adha Di Kuala Tungkal, Sejumlah Masjid Distribusikan Daging Qurban Secara Delivery

Tanjab Barat

Wabup Tanjab Barat Bersama Kapolres Dan Dindim 0419 Dampingi Kapolda Jambi Tinjau Kesiapan MTQ

Tanjab Barat

20 Perusahaan Jalin MoU dengan Pemkab Tanjab Barat

Tanjab Barat

DPRD Tanjab Barat Laksanakan Rapat Paripurna Kedua

Tanjab Barat

Ketua APP-RI Tanjab Barat Dorong Masyakat Peduli Sampah

Tanjab Barat

Polres Tanjab Barat Targetkan 1.500 Vaksinasi Covid-19 Selama 3 Hari

Tanjab Barat

Bupati Anwar Sadat Buka TC Tahap Lima Qori’-Qori’ah Tanjab Barat
error: Maaf Jangan Biasakan Copas Berita !!