LIPUTANTANJAB.COM – Bupati Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag, sambut langsung Kunjungan kerja Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia yang diketuai oleh Asisten Deputi Koordinasi Tata kelola Pemerintahan Y. Syaiful Garyadi. Selasa (19/07/22).
Pada kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Jabatan Bupati ini, Tim Kemenkopolhukam RI bersama Bupati Anwar Sadat melakukan audiensi terkait isu strategis nasional diantaranya tentang nasib status tenaga honorer untuk berpeluang menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan masalah anggarannya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang SDM dan Pengawasan aparatur ardiansyah achirul putra, Analis kebijakan ahli madya bidang kelembagaan dan tata laksana Siti Nurhayati, Analis kebijakan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan ahmad kevin Maulana, dan Pejabat dari Pemkab Tanjab Barat Sekda Ir. H. Agus Sanusi, M. Si, Para Asisten , Kepala OPD, para kabag dilingkungan sekretariat Daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati sampaikan bahwa selama ini tenaga honorer telah berkontribusi besar dan mempunyai peran penting pada jalannya roda Pemerintahan, terutama pada Daerah dengan jumlah ASN yang masih kurang.
“Dari kunjungan kami ke beberapa sekolah, ada sekolah yang jumlah PNS-nya hanya 1 (satu), itu pun Kepala Sekolahnya, selebihnya tenaga honorer guru yang mengajar,” ungkap Bupati
”Begitu pula dengan instansi kantor, anak honorer banyak mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan pekerjaan kantor, karena masih minimnya jumlah ASN di Tanjab Barat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati mengaku pihaknya akan melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat terkait permasalahan tersebut. Selain itu, Bupati sampaikan terkait permasalahan wilayah blank spot yang belum tercover jaringan internet di beberapa Desa, serta masalah konflik lahan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Menanggapi penyampaian Bupati, Asisten Deputi Koordinasi Tata kelola Pemerintahan Y. Syaiful Garyadi sampaikan bahwa wacana penghapusan honorer tersebut sudah menjadi aturan kemenpan RB. Syaiful Garyadi juga sarankan agar Pemkab melakukan pemetaan data Tenaga Honorer sesuai dengan aturan Kemenpan.
“Karena ditempat kami juga terdapat tenaga honorer dengan pendidikan yang berbeda, dan sudah kami lakukan pemetaan data, untuk kedepannya mengikuti tes PPPK,” ujarnya.
Terkait wilayah blank spot yang belum tercover jaringan internet, Syaiful Garyadi menyarankan beberapa upaya yang dapat ditempuh Pemkab guna memenuhi kebutuhan tersebut. Ia juga sebut pihaknya akan mengupayakan agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi.
“Dengan beberapa prosedur, dan surat permohonan dari Bupati, kami akan usahakan dapat di proses,” ujarnya. (Red)
