•   LIVE TV
Fatayat NU dan GP Ansor Buka Bersama dan Berbagi Takjil di Kota Kuala Tungkal Kapolres Tanjab Barat Buka Puasa Bersama Panti Asuhan dan Purnawirawan Polres Tanjab Barat Gencar Razia Petasan Selama Bulan Suci Ramadhan Harga Beras Normal dan Ketersediaan Stok Beras Mencukupi di Kab. Tanjab Barat Ribuan Masyarakat Tebing Tinggi Hadiri Kampanye Caleg DPRD Tanjab Barat NOVA ANGGUN SARI, SH, M.Kn

Home / Pemerintahan

Rabu, 31 Agustus 2022 - 18:22 WIB

Ini Tuntutan HMI Demo di Depan Gedung DPRD Tanjab Barat

LIPUTANTANJAB.COM – Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) pada Rabu (31/8/2022) siang menggelar demo di depan Gedung DPRD Tanjab Barat, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Kenaikan harga BBM ini menjadi masalah. Ini membuat Tanjab Barat jadi tidak berkah,” kata Sarwendi, koordinator aksi saat berorasi.

Ditambahkannya, kebijakan pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral sangat menciderai masyarakat. Menurut Sarwendi, kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok. “Kehidupan masyarakat akan semakin sulit,” tegasnya.

HMI mendesak Pemkab Tanjab Barat ikut mengambil sikap dan memberikan solusi atas komoditas pertanian asli daerah pesisir Jambi ini.

Baca Juga  Rapat Paripurna DPRD Tanjab Barat Ditunda, ini alasannya

“DPRD dan Pemkab harus mencari solusi atas kondisi ini, dampak kenaikan BBM akan kemana-mana,” tandasnya.

Ketua Umum HMI Tanjab Barat, M Lukman juga menyampaikan bahwa pihaknya menolak keras atas kenaikan BBM dan juga menilai sejumlah kebijakan daerah Tanjab Barat yang menyengsarakan masyarakat.

Adapun tuntutan massa aksi ini terkait isu nasional kenaikan BBM dan tarif dasar listrik, kemudian, meminta harga komoditi pertanian kelapa dalam, pinang dan sawit agar tetap stabil serta protes kenaikan tarif dasar PDAM Tirta Pengabuan.

Baca Juga  Polres Tanjab Barat Amankan Demo Yang Ricuh Di Alun - Alun Kuala Tungkal

“Kenaikan tarif PDAM menjadi satu yang harus di pertanyakan. Karena Pelayanan  tidak seusai dengan yang ada,” Tegas Lukman dalam orasinya. Rabu, 31 Agustus 2022.

Lukman juga meminta kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membuat aturan harga komoditas asli Tanjab Barat. Mereka juga mendesak agar DPRD juga mendengar aspirasi masyarakat yang ada di Tanjab Barat terutama para petani dan nelayan.

“Kita juga mendesak ada perda terkait harga tertinggi dan terendah untuk pinang dan kelapa dalam. DPRD juga harus melihat kondisi masyarakat kita,” Tukasnya. (Wis)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Wabup Tanjabbar Pimpin Rapat Terkait Inventarisasi Dan Evaluasi Perizinan PT. RAAL dan PT. PMJ

Pemerintahan

Evaluasi SAKIP dan RB Kabupaten Tanjab Barat Tahun 2021

Pemerintahan

Ketua DPRD Tanjab Barat Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1444 H

Pemerintahan

Wabup Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Dan APBD Tanjab Barat

Pemerintahan

Bupati Tanjab Barat Lauching Digitalisasi Layanan Informasi Dokumentasi Haji Dan Umrah

Pemerintahan

Anggota DPRD Jamal Darmawan Terpilih Sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Tanjab Barat

Pemerintahan

Bersama Dorongan Warga Ozy Siap Maju Menjadi Calon Kades Tungkal 1

Pemerintahan

Rapat Paripurna DPRD Tanjab Barat Ditunda, ini alasannya
error: Maaf Jangan Biasakan Copas Berita !!