LIVE TV
Kapolres Tanjab Barat Tinjau Penyaluran Bantuan Sosial BLT Subsidi BBM, Bantuan Sosial Sembako dan PKH di Kantor Pos Kuala Tungkal Polres Tanjab Barat Press Release Ungkap Kasus Narkoba Selama Tahun 2022 Belasan Ruko Hingga Rumah di Kawasan WFC Habis Terbakar WhatsApp, Hari Ini Pengguna Keluhkan WA Error Breaking News : Terjadi 3 Kali Musibah Kebaran di Kota Kuala Tungkal

Home / Pemerintahan

Rabu, 4 Agustus 2021 - 20:40 WIB

DPRD Tanjab Barat Meminta Pemkab Kaji Ulang Kontrak PT PetroChina

Liputantanja.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meminta pemerintah daerah atau Pemkab Tanjabbar, mengkaji ulang terkait kontrak dari PT PetroChina.

Hal ini di sampaikan oleh Suprayogi Syaiful,  anggota DPRD Tanjab barat ketua komisi II pada Selasa ,(3/8/2021).

Ia menyebutkan, bahwa perusahaan raksasa migas yang beroperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) ini, tidak lama lagi bakal habis.

Untuk itu, Dewan atau wakil rakyat ini minta Pemkab Tanjabbar mengkaji ulang, soal kontrak kerja dengan PT PetroChina tersebut.

Baca Juga  Mewakili Bupati Sekda Tanjab Barat Lantik 260 Pejabat Fungsional

“Ke depan kita minta pemerintah daerah, melalui Bupati Tanjung Jabung Barat. Pertimbangkan lagi terkait hal masa habis kontrak pengelolaan migas, yang di kelola oleh PT PetroChina,” katanya.

Selanjutnya, Politisi Golkar ini mengatakan Pemkab harus punya peranan memberikan rekomendasi, dalam artian pengelolaan migas ini oleh PetroChina.

“Kalau selama ini menurut Pemkab Tanjabbar tidak ada kontribusi yang signifikan, ya kita minta perusahaan perusahaan lain. Pertamina yang mengelolanya,” Pintanya.

Selain itu, Ia juga meminta blok-blok gas yang ada di Kecamatan Betara, yang selama ini di kuasai oleh Petrochina. Lebih baik di kelola oleh Pertamina.

Baca Juga  Wabup Tanjab Barat Serahkan Bantuan Kepada Korban Kebakaran di Lubuk Kambing

“Kita minta Bupati yang mengambil pertimbangan ini, dalam masa habis pengelolaan gas dan minyak di blok Betara ini. Baik itu pengelolaan gas dan minyaknya, pengelolaan hutan lindung yang terpakai daerah aliran sungai dan lain lain.” Ungkapnya.

Lebih lanjut, Ia menyampaikan kalau seandainya pihak pertamina dan BUMN sanggup dalam pengelolaan ini, mengapa harus pakai pihak asing.

“Artinya kontribusi kontribusi nyata itu sampai hari ini di kaji lagi,” pungkasnya.(*)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Hj. Hesti Haris : Kader PKK Harus Peka dan Peduli Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat

Pemerintahan

Bupati Ikuti Rapat Paripurna DPRD Tanjab Barat Bahas KUA Dan PPAS TA. 2022

Pemerintahan

Penyampaian Tugas Pengurus LPTQ Dan Rapat MTQ Ke-50 Oleh Wakil Bupati Tanjab Barat

Pemerintahan

Calon Kuat Pengganti Budi Azwar DPRD Tanjab Barat ialah Ishak dari Tebing Tinggi

Pemerintahan

Gubernur Jambi Al Haris : Pemerintah dan Legislatif bersatu untuk percepatan pembangunan Jambi.

Pemerintahan

Ketua KPU Tanjab Barat Pimpin Pengosongan Kotak Suara Logistik eks Pemilu

Pemerintahan

Bupati Beserta Ketua TP PKK Tanjab Barat Hadiri Pencanangan Gerakan Keluarga Pelopor Perubahan

Pemerintahan

MTQ Ke I Tingkat Desa, Nova DPRD Tanjab Barat : Ciptakan Kafilah Qori’ dan Qori’ah Terbaik
error: Maaf Jangan Biasakan Copas Berita !!